#KemenkoPolhukam #PPID 
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Ringkasan Isi Informasi Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Bentuk Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 31 Maret 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif
2 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 19 Mei 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

3

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 30 Juni 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

4

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengasuransian Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan

 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 24 September 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

5

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan

 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 24 September 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

6

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 24 November 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

7

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 13 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

8

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab Sebab Lain Pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 20 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

9

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2021 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 31 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

10

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 31 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

11

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Tahun 2021-2025 Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 13

Mei 2022

 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

12

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara dengan Kondisi Rusak Berat Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 26 April 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

13

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengasuransian Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 25 Februari 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

14

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 30

Juni 2022

 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

15

 LAKIP Kemenko Polhukam Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam Hardcopy 1 Tahun

16

 Aplikasi LPSE Kemenko Polhukam (SIRUP) Anggota UKPBJ Anggota UKPBJ Kemenko Polhukam Digital/ Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik Setiap saat/berkala

17

 Pengumuman seleksi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) di Kemenko Polhukam Kepala Biro Umum Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Softcopy 5 Tahun

18

 Pengumuman CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Kepala Biro Umum Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Softcopy 5 Tahun

19

 Profil dan Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

20

 Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Belanja dan Petunjuk Operasional Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

21

 Perjanjian Kinerja Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

22

 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

23

 LHKPN Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Digital/ Aplikasi E- LHKPN dan Si Harka 5 Tahun

24

 Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Digital/ Aplikasi E- LHKPN dan Si Harka 5 Tahun

25

 Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

26

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

27

 Indeks Demokrasi Indonesia Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

28

 Indeks Kepuasan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Formulir (Google Form) –

29

 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

30

 Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

31

 Laporan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

32

 Laporan penyelenggaraan SPIP di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

33

 Ringkasan (Executive Summary) terkait isu-isu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

34

 Profil Unit Kerja

  1. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
  2. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan
  3. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 2 Tahun

35

 Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama

  1. Deputi Bidang Koordinasi
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
  3. Asisten Deputi Kerma Aspasaf
  4. Asisten Deputi Kerma Amerop
  5. Asisten Deputi Kerma ASEAN
  6. Asisten Deputi Kerja KSM
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 2 Tahun

36

 Program dan Kegiatan

  1. Rencana Strategis 2020-2024;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Rencana Aksi TA. 2021;
  4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  5. Cascading;
  6. Indikator Kinerja Utama (IKU);
  7. Daftar Barang Milik Negara;
  8. Daftar Penyerahan LHKPN; dan
  9. Daftar Penyerahan LHKASN.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 5 Tahun

37

 Standar Operasional Prosedur:

  1. SOP Pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
  2. SOP LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
  3. SOP BMN Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 5 Tahun

38

 Survei Informasi Publik Data Responden Survei Eksternal Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 2 Tahun

39

 Rapat Reformasi Birokrasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 8 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Softcopy 2 Tahun

40

 Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

41

 Struktur Organisasi unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

42

 Profil Pejabat unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 1 Tahun

43

 Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

44

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

45

 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

46

 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

47

 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

48

 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

49

 Indkator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

50

 Daftar Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

51

 Daftar Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

52

 Laporan Keuangan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

53

 Daftar Inventaris Barang Milik Negara Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

54

 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

55

 Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

56

 Laporan Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

57

 Indeks Kepuasan Layanan Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

58

 Laporan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

59

 Daftar Agenda yang Dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

60

 Standar Operasional Prosedur (SOP) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

61

 Standar Layanan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

62

 Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

63

 Profil Unit Kerja:

  1. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negar
  2. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
  3. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 2 Tahun

64

 Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Hanneg
  2. Sesdep
  3. Asdep Koor Doktrin dan Strategi Pertahanan
  4. Asdep Koor Intelijen Pertahanan
  5. Asdep Koor Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
  6. Asdep Koor Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 2 Tahun

65

 Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hanneg 2020-2024 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Desember 2019, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

66

 Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TA 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Februari 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

67

 Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Tahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Januari 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

68

 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Tahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara April 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

69

 Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Januari 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

70

 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2022 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Desember 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

71

 LAKIN/LAKIP

  • LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021
  • LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021
  • LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TW I TA 2021
  • LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Hanneg TA 2021
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara April 2021, Juli 2021, Oktober 2021, Februari 2021, Unit Kerja Deputi IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

72

 Penyerahan LHKPN Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 31 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

73

 Penyerahan LHKASN Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 31 Maret 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 1-5 Tahun

74

 Standar Operasional Prosedur

  • Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 2 November 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 5 Tahun

75

 Profil Unit Kerja

  • Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas;
  • Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas;
  • Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 2 Tahun

76

 Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama:

  • Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas;
  • Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas;
  • Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimmas, dan Obvitnas;
  • Asisten Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara;
  • Asisten Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa;
  • Asisten Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy/ Digital 2 Tahun
77 Program dan Kegiatan:

  • Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatTahun 2020-2024
  • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  • Rencana Aksi
  • Rencana Anggaran Belanja (RAB)
  • Perjanjian Kinerja (PK)
  • Indikator Kinerja Utama (IKU)
  • Cascading
  • Daftar Barang Milik Negara (BMN)
  • Daftar LHKPN
  • Daftar LHKASN
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 1 s.d 5 tahun

78

 SOP Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 5 tahun

79

 Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban MasyarakatTahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy/ Digital 1 tahun

80

 Profil Unit Kerja:

  1. Profil Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  2. Struktur Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  3. Alamat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 2 Tahun

81

 Profil Singkat Pimpinan Tinggi Pratama:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  3. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan
  4. Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
  5. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional
  6. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 2 Tahun

82

 Program dan Kegiatan:

  1. Rencana Strategis 2020-2024
  2. Laporan Akuntabilitas Kinerja
  3. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
  4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  5. Perjanjian Kinerja
  6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
  7. Cascading
  8. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  9. Daftar Barang Milik Negara
  10. Daftar Penyerahan LHKPN
  11. Daftar Penyerahan LHKASN
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 1 s.d 5 Tahun

83

 Standar Operasional Prosedur:

  1. SOP Pelayanan Publik Unik Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  2. SOP Pelayanan Aparatur Sipil Negara
  3. SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masayrakat di Bidang Kesatuan Bangsa melalui Aplikasi Cepat, Efektif, Efisien, Tepat (siceepat)
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 5 Tahun

84

 Survei Informasi Publik:

Survei Kepuasan Pelayanan Publik Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 2 Tahun

85

 Buku:

  1. Buku Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa TA 2020;
  2. Buku Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa TA 2020;
  3. Buku Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa Proposionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI TA 2021;
  4. Buku Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa proposionalitas pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI TA 2021;
  5. Buku rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam menjaga kesatuan bangsa TA 2021;
  6. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa pembentukan dan pengawasan produk hukum daerah dalam
  7. Buku rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dalam kerangka kesatuan bangsa TA 2021;
  8. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan k/l di bidang kesatuan bangsa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dalam kerangka kesatuan bangsa TA 2021;
  9. Buku rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa perimbangan keuangan pusat daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa TA 2021;
  10. Buku ringkasan eksekutif rekomendasi kebijakan K/L di bidang kesatuan bangsa perimbangan keuangan pusat daerah yang berkeadilan dalam rangka memperkukuh kesatuan bangsa TA 2021; dan
  11. Buku laporan tahunan deputi bidang koordinasi kesatuan bangsa, kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2021.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 2 Tahun

86

 Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Tahun 2020-2024
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Juni 2019, Kemenko Polhukam Softcopy 5 Tahun
87 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2022
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur November 2021, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun

88

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2021
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Januari 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun

89

 Laporan Kinerja (Lakin) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur TW 1, 2, 3, dan 4 tahun 2022
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur April 2021, Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun

90

 Perjanjian Kinerja Eselon I dan II pada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur tahun 2022
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Januari 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun

91

 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Tahun 2020-2024
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Program dan Evaluasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Januari 2020 Kemenko Polhukam Softcopy 5 Tahun

92

 Profil Pejabat
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  3. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Update Januari 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun

93

 Data Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
  1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
  1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan
  2. Kabag Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Update Januari 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun
94 Survei Kepuasan Publik terhadap Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur melalui E-SIEVA Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
  1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Asisten Deputi di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Update 2022 Kemenko Polhukam Digital (E- SIEVA) 1 Tahun
No Ringkasan Isi Informasi Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Bentuk Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

1

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Command Center Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kepala Biro HPH Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 16 Agustus 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun inaktif

2

 Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 (7 unit mobil) Subbagian Barang Milik Negara Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 21 Juni 2021, Kemenko Polhukam Iklan dan brosur 1 tahun

3

 Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 pada Kompolnas Subbagian Barang Milik Negara Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 19 Oktober 2021, Kemenko Polhukam Iklan dan brosur 1 tahun

4

 Lelang Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda 4 (6 unit mobil) Subbagian Barang Milik Negara Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 21 Oktober 2021, Kemenko Polhukam Iklan dan brosur 1 tahun

5

 Lelang Barang Milik Negara berupa barang inventaris kantor Subbagian Barang Milik Negara Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 11 Januari 2022, Kemenko Polhukam Iklan dan brosur 1 tahun

6
  1. Penyampaian saran butir bicara kunjungan kehormatan Dubes Selandia Baru kepada Menko Polhukam
  2. Bahan butir bicara kunjungan kehormatan Dubes RRT
  3. Hasil Pertemuan Leaders Retreat RI – Singapura
  4. Rakor Tingkat Menteri membahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Tahun 2022, Kemenko Polhukam Hardcopy 1 Tahun

7

 Mendampingi Menko Polhukam dalam kunjungan kehormatan Dubes Turki di Kemenko Polhukam Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Tahun 2022, Kemenko Polhukam Hardcopy 1 Tahun

8

 Mendampingi Menko Polhukam dan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam kunjungan kehormatan Dubes RRT Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negara Tahun 2022, Kemenko Polhukam Hardcopy 1 Tahun

9

 Laporan Pelaksanaan Inpres 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hardcopy 2 Tahun

10

 (Live) Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa, tanggal 16 Desember 2020 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Digital (youtube) 5 Tahun

11

 Video Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan K/L di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2020, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Digital 5 Tahun

12

 (Live) Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah Tahun 2021
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
 Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi Desember 2021, Hotel Bidakara, Jakarta Digital (Youtube) 5 Tahun
No Ringkasan Isi Informasi Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Bentuk Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

1

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 29 Januari 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

2

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 21 Oktober 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

3

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-12/MENKO/POLHUKAM/06/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 04/11/2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

4

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 11/11/2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

5

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 1 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

6

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 30 Desember 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

7

 Instruksi Menteri No 1 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 17 Februari 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 2 Tahun Inaktif

8

 Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia Dan Universitas Udayana tentang Pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 31 Maret 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

9

 Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 3 November 2021 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

10

 Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penguatan Koordinasi Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 6 April 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

11

 Nota Kesepahaman Kemenko Polhukam dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 31 Mei 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

12

 Nota Kesepahaman Polhukam antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dan Kantor Staf Presiden tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, 21 Juni 2022 Hardcopy dan Softcopy Selama Berlaku, 5 Tahun Inaktif

13

 Permenko Polhukam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2016, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

14

 Permenko Polhukam Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2017, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

15

 Keputusan Menko Polhukam Nomor 74 tahun 2017 tentang Informasi jabatan di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2017, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

16

 Kepmenko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang SOP Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2018, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

17

 Laporan Evaluasi Kelembagaan di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2018, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

18

 Laporan Monev SOP di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2019, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

19

 Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2019-2022, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

20

 Permenko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2021, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

21

 Permenko Polhukam Nomor 6 tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis di Kemenko Polhukam Biro Perencanaan dan Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2021, Kemenko Polhukam Softcopy Selama tidak ada perubahan

22

 Aplikasi LPSE Kemenko Polhukam (SIRUP) Anggota UKPBJ Anggota UKPBJ Kemenko Polhukam Pengadaan Barang Secara Elektronik Setiap saat

23

 Keputusan Menko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Papua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Menko Polhukam Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

24

 Kalender Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

25

 Analisis Resiko Program Kerja dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Hardcopy dan Softcopy 5 Tahun

26

 Publikasi program kerja dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Media Sosial. Kepala Bagian Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Digital (Instagram @deputi1pol hukam, Twitter @Deputi1Pol hukam) 5 Tahun

27
  1. Mendampingi Menko Polhukam menerima Audiensi Delegasi for Papua MPR RI di Rupat Nakula Kemenko Polhukam RI
  2. Memimpin Rakor Tanggapan Pemri atas Komunikasi bersama SPMH PBB di Rupat Nakula Kemenko Polhukam
  3. Menghadiri Rapat Koordinasi Intelijen BNPT di Hotel Westin Jakarta
  4. Mendampingi Menko Polhukam menerima kunjungan DPD RI di Nakula
  5. Pelantikan dan Pelepasan Pejabat eselon III, IV, serta fungsional Kemenko Polhukam di Aula Bisma Kemenko Polhukam
  6. Rakor lanjutan beasiswa luar negeri
  7. Rapat terkait Pemindahan Pegawai Kemenko Polhukam ke Ibu Kota Negara Baru
  8. Undangan Rakor Persiapan KunjunganMenghadiri Rakortas dengan Agenda (1) Posisi Presidensi G20 Indonesia mengantisipasi situasi Rusia-Ukraina, (2) Dampak di sektor energi, pangan, supply-chain industri dan investasi Menteri Luar Negeri Yunani ke Indonesia (virtual)
 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Hardcopy 1 Tahun

28
  1. Rapat virtual pembahasan draft MSP pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Indonesia – Kenya.
  2. Rapat virtual rencana kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini ke Indonesia.
  3. Survei dan persiapan teknis pertemuan ke-2 IISD di Hotel Mandarin Oriental, Hotel JS Luwansa, dan Hotel Raffles Jakarta.
  4. Menghadiri Rakor membahas Dinamika Keamanan di Laut Natuna di Rupat Nakula Kemenko Polhukam.
  5. Rakor antar K/L dalam rangka persiapan Pertemuan ke-4 Joint Working Group on Combating International antara Indonesia dan Filipina di Bogor.
  6. Memimpin Rakor Pembahasan Beasiswa Otsus di Luar Negeri di Rupat Deputi I.
  7. Rapat Koordinasi Virtual dengan Kedubes India soal Persiapan Pertemuan ke-2 IISD.
  8. Site Visit Hotel Raffles dengan Kedubes India dalam rangka Persiapan IISD ke-2.
  9. Rapat Teknis Internal Kemenko Polhukam Persiapan Pertamuan ke-2 IISD (virtual)
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik Afrika, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Hardcopy 1 Tahun

29
  1. Rakor antara K/L pembahasan Konsepsi arah pengaturan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di Rupat Nakula Kemenko Polhukam.
  2. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Perjanjian Payung Bidang Keamanan RI-Turki (Virtual).
  3. Menghadiri Rapat Interkem Persiapan Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia.
  4. Rapat Persiapan Kunjungan Presiden Portugal ke Indonesia.
  5. Rapat penyusunan posisi delegasi Indonesia dan permintaan bahan masukan dalam rangka pertemuan The 6th Indonesia-European Union Political Dialogue (virtual).
  6. Rapat koordinasi lanjutan tingkat pimpinan tinggi madya dengan pembahasan Pemberian Beasiswa
  7. Rakor pembahasan keberadaan Museum Holocaust di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
  8. Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut pembahasan Implementing Arrangement Pelaksanaan Kerja Sama Konservasi USS Houston.
  9. Menjadi Delegasi RI Pertemuan JWG on CT RI-Filipina.
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Hardcopy 1 Tahun

30
  1. Rakor Persiapan Nasional Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023.
  2. Menghadiri Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan 35th ASEAN- China Joint Working Group on the Implementation of the DOC. 
  3. Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan 35th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.
  4. FGD virtual Kebijakan Akses Kesehatan Masa Pademi dalam Rangka Penyusunan Laporan Universal Periodic Review ke-4.
  5. Menghadiri Undangan Delegasi RI untuk Rangkaian Pertemuan 35th ASEAN- China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.
  6. Delegasi RI untuk Rangkaian kegiatan ARF terkait keamanan TIK dan Siber.
  7. Rapat untuk menindaklanjuti Hasil Rapat Keketuaan ASEAN dan Hasil Rapat Setnas ASEAN-Indonesia (virtual).
  8. FGD II Evaluasi Kajian “Penangguhan Hak Lintas Kapal Asing pada Selat Pelayaran Internasional dalam Konflik bersenjata dan Upaya Penguatan Asitektur Keamanan Maritim di Kawasan Indo-Pasifik.
  9. Rapat Interaksi dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan Daerah Mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.
  10. Diskusi tentang potensi Kota Bitung dalam pemajuan kerja sama konektivitas di kawasan (Sub-Regional BIMP EAGA) guna mendukung Implementasi Klaster Kerjasama ASEAN Outlook on the Indo Pacific.
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Hardcopy 1 Tahun

31
  1. Rapat Identifikasi Awal Isu-isu Kerjasama Multilateral Bidang Politik, Hukum, dan Kemanuasiaan Internasional.
  2. Rapat dengan stakeholders membahas Penyelarasan Naskah Akademik RUU Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW).
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Multilateral Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2022, Kantor Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Hardcopy 1 Tahun

32

 Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan
    Perlindungan HAM
 Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

33

 Kebijakan non Peraturan Perundang- undangan yang telah disahkan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum Internasional
  • Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
 Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

34

 Sambutan Pimpinan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

35

 Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

36

 Rekomendasi Kebijakan kepada Kementerian/Lembaga teknis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Softcopy 2 Tahun

37

 Laporan Supervisi Uji Materiil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

38

 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

39

 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Hardcopy dan Softcopy 2 Tahun

40

 Regulasi:

  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  3. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  4. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
  5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  7. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
  8. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  9. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
  10. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
  11. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  12. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;
  15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
  16. Peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sisten Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
  17. Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
  18. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;
  19. Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  20. Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan;
  21. Perpres nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  22. Perpres Nomor 7 Tahun 221 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;
  23. Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
  24. Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
  25. Perpres Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
  26. Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
  27. Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara;
  28. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
  29. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
  30. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keppres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
  31. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  32. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 5 Tahun

41

 Regulasi dari Kemenko Polhukam:

  1. Peraturan menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
  2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam; dan
  3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 5 Tahun
42 Produk Sambutan berkaitan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara:

  1. Sambutan Menko Polhukam dalam Seminar Studi Kawasan Paris Dikreg LXI Seskoad TA 2021 dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Penanganan Perbatasan Darat RI- Malaysia;
  2. Pengarahan Menko Polhukam RI Selaku Ketua Pengarah badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pengawas Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu pada Kegiatan Peninjauan Kesiapan Peresmian PLBN Terpadu Sota, Kab Merauke pada 12 September 2021;
  3. Pengarahan Menko Polhukam RI pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Ranai, Kab Natuna pada 23 November 2021;
  4. Pembekalan Menko Polhukam pada Acara Rapim Kemhan Tahun 2022;
  5. Sambutan Menko Polhukam pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Keluarga Besar Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, 22 Januari 2022;
  6. Sambutan Deputi IV/Hanneg Polhukam pada Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Strategis dalam Merealisasikan Penataan dan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dalam Pembangunan IKN NUsantara pada Maret 2022;
  7. Sambutan Deputi IV/Hanneg Polhukam pada acara Penutupan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Strategis dalam Merealisasikan Penataan dan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dalam Pembangunan IKN Nusantara pada Maret 2022; dan
  8. Pengarahan Menko Polhukam RI Selaku Ketua Pengarah badan Nasional pengelola Perbatasan pada Kegiatan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022.
 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Softcopy 5 Tahun

43

 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 5 Tahun

44

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 2 Tahun

45

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas keputusan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 1 Tahun

46

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 1 Tahun

47

 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy 1 Tahun

48

 Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Softcopy/ Digital (Website/IG) 1 Tahun

49

 DIPA Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021 Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hardcopy dan Softcopy 1 Tahun

50

 Regulasi

  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  5. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  6. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia;
  7. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  8. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
  9. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  10. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
  11. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
  12. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  13. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  14. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  15. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  16. UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  17. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  18. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
  19. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  20. UU Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU;
  21. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU;
  22. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
  23. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
  24. UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
  27. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara;
  29. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  30. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024; dan
  31. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
 Kementerian Sekretariat Negara Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 5 Tahun

51

 Regulasi dari Kemenko Polhukam: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2022, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Softcopy 5 Tahun

52

 Laporan Pelaksanaan Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-butir Komitmen Kepala Daerah Tahun 2021
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Desember 2021, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun
53 Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik dengan Tema Optimalisasi pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR! Dalam Rangka Menjamin Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Maret 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun
54 Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan Tema Mewujudkan Pemerintah Suleawesi Selatan yang Bersih, Melayani, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi Melalui Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Komitmen Pimpinan
  1. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan April 2022, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun
55 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur/ Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Desember 2021, Kemenko Polhukam Softcopy 1 Tahun
56 Berita tentang pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
  1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2.  Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
  1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
  2. Kabag Administrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
 Januari s.d. Desember 2021 serta Januari s.d Mei 2022, Kemenko Polhukam Digital (media sosial) 1 Tahun